AS Sebut Rusia Uji Coba Rudal Jelajah Baru

Washington: Pejabat Amerika Serikat dilaporkan telah mengetahui bahwa Rusia telah melakukan uji coba peluncuran rudal jelajah baru, yang itu bisa disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap pakta tahun 1987 yang melarang pengujian, produksi, dan kepemilikan rudal jarak menengah.

New York Times, yang menulis laporan soal ini, mengatakan bahwa pejabat Gedung Putih belum secara resmi mendeklarasikan uji coba Rusia itu sebagai pelanggaran dari Pakta 1987, perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev.

Menurut New York Times, Gottemoeller, pejabat senior bidang pengendalian senjata Departemen Luar Negeri AS menginformasikan kepada NATO tentang ujicoba ini dalam pertemuan tertutup di Brussels, awal bulan ini. Ujicoba Rusia ini mungkin telah dimulai pada awal 2008, namun para pejabat AS tidak memiliki informasi yang cukup untuk mempertimbangkan masalah rudal itu dengan kepatuhan terhadap perjanjian tahun 1987 untuk waktu yang lama.

Isu utama kepatuhan pada pakta itu adalah pada rudal itu sendiri, disebut RS-26, yang telah diuji dengan jarak menengah dan jangkauan antarbenua. Rudal jarak menengah didefinisikan sebagai rudal balistik yang diluncurkan dari darat atau rudal jelajah yang mampu terbang 300 sampai 3.400 mil. Sedangkan rudal antarbenua mampu terbang di atas kisaran tersebut.

Partai Republik telah meminta Gedung Putih untuk berbagi bahan intelijen soal dugaan pelanggaran perjanjian 1987 ini dengan Kongres dan mendesak pemerintah untuk lebih agresif dalam meminta Rusia mematuhi ketentuan perjanjian itu.

"Penjelasan yang diberikan oleh pejabat dari pemerintah Anda setuju dengan penilaian kami bahwa tindakan Rusia itu serius dan mengganggu, tetapi gagal untuk menawarkan jaminan tindakan kongkret untuk mengatasi tindakan Rusia," kata dua Republikan, Howard McKeon dan Mike Rogers, dalam sebuah surat kepada Presiden Obama April 2013. McKeon adalah Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, Rogers memimpin Komite Intelijen DPR.